Khotibul Umam, Kader Gus Dur yang Eksis di Demokrat

JAKARTA - Paska mundurnya Andi Mallarangeng sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, banyak spekulasi yang bermunculan terkait penggantinya. Tidak sedikit tokoh-tokoh lintas partai, terutama anggota Setgab digadang-gadang akan menduduki kursi Menpora.

Di antara tokoh yang muncul adalah politisi muda Partai Demokrat, Khotibul Umam Wiranu. Anggota Fraksi Partai Demokrat di DPR ini dinilai sebagai figur yang paling layak untuk menjabat sebagai Menpora.

Selain faktor usia yang masih tergolong muda, dia juga dianggap sebagai salah satu tokoh plural di internal Partai Demokrat. Beberapa elite partai berlambang Mercy itu bahkan tidak sungkan menyebut Khotibul sebagai kader ideologis Gus Dur yang dititipkan di Partai Demokrat.

Meski digadang-gadang, namun agaknya anggota Komisi III DPR ini enggan untuk berbesar hati. Dia juga tidak bangga namanya digadang-gadang sebagai salah satu kandidat terkuat untuk menjabat sebagai Menpora. "Dalam sistem ketatanegaraan kita kan sistem presidensial. Jadi memang presiden tanpa harus melakukan komunikasi dengan siapapun, bisa menentukan, mengangkat dan memberhentikan para menterinya," kata dia saat berbincang dengan Okezone.

Beberapa politisi yang tergabung dalam partai politik anggota Setgab Koalisi sempat memberikan pernyataan kursi Menpora merupakan jatah untuk Partai Demokrat. Namun Khotibul berpendapat lain. Dalam penentuan menteri di sebuah kabinet, menurut dia, Presiden memiliki kewenangan penuh untuk menentukan siapa figur yang ditunjuk, termasuk jika figur tersebut bukan berasal dari partai politik.

"Tidak ada istilah pencalonan, pengajuan, dan tidak ada istilah jatah siapa. Itu sepenuhnya adalah wewenang presiden," tegasnya.

Posisi sebagai Menpora sendiri, menurut Khotibul, merupakan jabatan yang sangat krusial dalam sebuah negara. Di mata Khotibul, seorang Menpora tidak harus fokus pada persoalan olahraga, namun yang terpenting haruslah memperhatikan masalah kepemudaan. Sebab seorang Menpora memiliki tanggung jawab untuk melakukan kaderisasi guna mewujudkan regenerasi kepemimpinan bangsa di segala bidang.

Terlebih, pascaruntuhnya rezim Orde Baru (Orba) Indonesia telah mengalami kemajuan yang pesat terutama dalam hal penerapan sistem demokrasi. Alhasil, segala ideologi yang pada masa Orba masih dianggap tabu, saat ini sudah mulai dipelajari oleh para pemuda Indonesia. Pada sisi inilah peran seorang Menpora sangat diharapkan. Terutama yang terkait dengan pembelajaran dan penerapan Pancasila sebagai ideologi bangsa.

"Itu sebenarnya menjadi salah satu tugas Menpora untuk melakukan kaderisasi kebangsaan, serta ideologi Pancasila. Menanamkan nilai-nilai nasionalisme itu memang harus dilakukan," ungkapnya.

Namun, bukan berarti Menpora harus mengesampingkan segala permasalahan yang menyangkut olahraga. Hanya saja seorang Menpora menurutnya memang harus lebih fokus dalam hal pembinaan para pemuda, seperti pembinaan terhadap organisasi kepemudaan.

Sementara untuk bidang olahraga sendiri, tiap-tiap cabang olahraga di Indonesia telah  tergabung dalam naungan organisasi di bidangnya masing-masing. Jadi Menpora menurutnya hanya sebatas melakukan pengawasan dan kontroling terhadap organisasi yang menaungi cabang olahraga tersebut.

"Olahraga sendiri kan sudah diurus oleh masing-masing organisasi. Kita kan tinggal melakukan pembinaan, kerja sama. Mereka punya aturan sendiri di organisasi. Jadi fokus utamanya adalah pendidikan kader terhadap pemuda-pemuda bangsa yang dipersiapkan untuk regenerasi ke depan," terangnya.

Oleh sebab itu dia memandang posisi Menpora sangat penting. Siapapun yang ditunjuk oleh Presiden untuk menduduki jabatan tersebut harus memiliki kapasitas dan keberanian yang cukup. Khotibul sendiri mengaku tidak akan bisa menolak bila diminta oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.

Sebab menurutnya tugas seorang warga negara, terlebih yang telah menjadi pejabat publik, adalah harus memberikan pengabdian sepenuhnya kepada negara yang pada akhirnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat serta mengangkat harkat dan martabat Indonesia di mata dunia.

"Ya itu untuk kepentingan bangsa dan negara kan tidak boleh menolak. Ya harus siap. Sejauh Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan yang meminta sebaiknya warga negara tidak menolak," tutup Khotibul.