JAKARTA –
Direktur Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Harri Purwanto menduga Komisi
pemberantasan Korupsi (KPK) terlibat dalam pertarungan antara Ketua Dewan
Pembina Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Partai
Demokrat Anas Urbaningrum.
Hal tersebut lantaran hingga saat ini KPK belum juga menaikkan status hukum Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait kasus Hambalang.
“Untuk persoalan Saan dan Anas karena adanya beberapa komisioner di KPK yang terlibat dalam pertarungan SBY dengan Anas. Selain itu ketidaktegasan SBY untuk memecat Anas. Karena tidak sesuai dengan agenda Partai Demokrat yang konsen terhadap pemberantasan korupsi. Sehingga KPK ikut terseret dalam pertarungan antara kutub SBY dan kutub Anas. Padahal isu pemecatan Anas sering didengungkan namun tidak terbukti sampai saat ini,” kata Harri saat berbincang dengan Okezone, kamis (24/1/2013).
Lebih lanjut Harri menduga komisioner KPK diciptakan oleh elit politik untuk berkubu-kubu. Dan terjadi krisis "leadership" dan semua orang bisa menentukan situasi sesuai kapasitasnya.
“Dan apa bedanya dengan kasus simulator SIM. Karena hukum yang diciptakan adalah hukum procedural,” tukasnya.
Proyek Hambalang sendiri diduga tercium korupsi setelah dibeberkan oleh mantan Bendahara Umum PD, Muhammad Nazaruddin. Dia menyebut di proyek itu terdapat kejanggalan pembangunan senilai lebih dari Rp 1,5 Triliun. Dalam 'nyanyiannya', Nazar menyasar banyak petinggi Partai Demokrat yang ikut terlibat termasuk ketua umumnya.
Dalam mengusut kasus Hambalang, KPK telah menetapkan status tersangka kepada mantan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deddy Kusdinar, dan mantan Menpora, Andi Mallarangeng. Masing-masing diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan proyek Hambalang hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Hal tersebut lantaran hingga saat ini KPK belum juga menaikkan status hukum Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum terkait kasus Hambalang.
“Untuk persoalan Saan dan Anas karena adanya beberapa komisioner di KPK yang terlibat dalam pertarungan SBY dengan Anas. Selain itu ketidaktegasan SBY untuk memecat Anas. Karena tidak sesuai dengan agenda Partai Demokrat yang konsen terhadap pemberantasan korupsi. Sehingga KPK ikut terseret dalam pertarungan antara kutub SBY dan kutub Anas. Padahal isu pemecatan Anas sering didengungkan namun tidak terbukti sampai saat ini,” kata Harri saat berbincang dengan Okezone, kamis (24/1/2013).
Lebih lanjut Harri menduga komisioner KPK diciptakan oleh elit politik untuk berkubu-kubu. Dan terjadi krisis "leadership" dan semua orang bisa menentukan situasi sesuai kapasitasnya.
“Dan apa bedanya dengan kasus simulator SIM. Karena hukum yang diciptakan adalah hukum procedural,” tukasnya.
Proyek Hambalang sendiri diduga tercium korupsi setelah dibeberkan oleh mantan Bendahara Umum PD, Muhammad Nazaruddin. Dia menyebut di proyek itu terdapat kejanggalan pembangunan senilai lebih dari Rp 1,5 Triliun. Dalam 'nyanyiannya', Nazar menyasar banyak petinggi Partai Demokrat yang ikut terlibat termasuk ketua umumnya.
Dalam mengusut kasus Hambalang, KPK telah menetapkan status tersangka kepada mantan Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deddy Kusdinar, dan mantan Menpora, Andi Mallarangeng. Masing-masing diduga telah menyalahgunakan wewenang dalam menjalankan proyek Hambalang hingga mengakibatkan kerugian keuangan negara.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar