Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akhirnya bersikap
atas keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara soal keikutsertaan Partai
Bulan Bintang (PBB) dalam Pemilu 2014. KPU mengamini putusan PT TUN, dan
siap merubah SK nomor 5 dengan memasukkan PBB sebagai parpol ke-11
Pemilu 2014.
"KPU dengan pertimbangan yang sudah disampaikan
sampai pada kesimpulan KPU menindaklanjuti putusan PT TUN dengan
menerbitkan SK nomor 142 tahun 2013 tentang penetapan PBB sebagai
peserta Pemilu 2014," kata ketua KPU Husni Kamil Manik dalam jumpa pers
di KPU, jalan Imam Bonjol, Jakpus, Senin (18/3/2013).
Hadir dalam jumpa pers itu 5 komisioner lainnya, Sigit Pamungkas, Arif Budiman, Juri Ardiantoro, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Ida Budhiati serta Sekjen KPU Arif Rahman Hakim.
Pertimbangan yang dimaksud adalah jika KPU menyatakan sikap kasasi maka proses yang akan dilampaui di MA paling tidak sesuai pasal 269 ayat 9, MA wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi paling lama 30 hari kerja sejak kasasi diterima.
"Sementara proses pendaftaran anggota DPR dan DPRD akan diselenggaran tgl 9-22 April 2013. Sehingga jika bandingkan dengan lamanya waktu kasasi dengan proses tahapan pencalonan maka proses pencalonan akan terlampaui karena akan memasuki proses verifikasi calon dan sebagainya," ucap Husni.
"KPU mempertimbangkan hak dari partai yang berkeinginan menjadi peserta Pemilu dan memenuhi syarat sebagaimana peraturan perundangan dimana salah satu lembaga yang diberi kewenangan semua syarat itu adalah lembaga peradilan," lanjutnya.
Atas putusan ini KPU akan menyampaikan kepada pemohon maupun parpol yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014.
"KPU dengan pertimbangan yang sudah disampaikan
sampai pada kesimpulan KPU menindaklanjuti putusan PT TUN dengan
menerbitkan SK nomor 142 tahun 2013 tentang penetapan PBB sebagai
peserta Pemilu 2014," kata ketua KPU Husni Kamil Manik dalam jumpa pers
di KPU, jalan Imam Bonjol, Jakpus, Senin (18/3/2013).Hadir dalam jumpa pers itu 5 komisioner lainnya, Sigit Pamungkas, Arif Budiman, Juri Ardiantoro, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, dan Ida Budhiati serta Sekjen KPU Arif Rahman Hakim.
Pertimbangan yang dimaksud adalah jika KPU menyatakan sikap kasasi maka proses yang akan dilampaui di MA paling tidak sesuai pasal 269 ayat 9, MA wajib memberikan putusan atas permohonan kasasi paling lama 30 hari kerja sejak kasasi diterima.
"Sementara proses pendaftaran anggota DPR dan DPRD akan diselenggaran tgl 9-22 April 2013. Sehingga jika bandingkan dengan lamanya waktu kasasi dengan proses tahapan pencalonan maka proses pencalonan akan terlampaui karena akan memasuki proses verifikasi calon dan sebagainya," ucap Husni.
"KPU mempertimbangkan hak dari partai yang berkeinginan menjadi peserta Pemilu dan memenuhi syarat sebagaimana peraturan perundangan dimana salah satu lembaga yang diberi kewenangan semua syarat itu adalah lembaga peradilan," lanjutnya.
Atas putusan ini KPU akan menyampaikan kepada pemohon maupun parpol yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai peserta Pemilu 2014.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar