Susno jadi buron, Jokowi diintimidasi

Sepekan terakhir kita menyaksikan pertunjukan mengasyikkan sekaligus menjengkelkan. Pertama, aksi Komjen Polisi Susno Duadji menolak dieksekusi oleh petugas kejaksaan, lalu lari sembunyi, dan kini menjadi buron. Kedua, kritik atasan dan perlawanan bawahan kepada Gubernur DKI Jokowi.

Dalam kasus Susno Duadji menarik diikuti karena terdapat drama dan ironi. Susno Duadji dan pembelanya, petugas kejaksaan, serta aparat kepolisian, telah mempertontonkan adegan-adegan menegangkan. Mereka terlibat dalam pelarian dan pengejaran, pelepasan dan penangkapan, serta pembebasan dan penjeblosan ke penjara seorang terpidana. Semua itu direkam baik melalui layar televisi.

Jika perlawanan eksekusi itu dilakukan penjahat kelas kakap atau kelas coro, takkan bikin heboh. Ya, "profesi" penjahat memang harus melawan hukum. Tetapi karena perlawanan eksekusi dilakukan seorang jenderal polisi, maka ironi besar terjadi. Sungguh tidak bisa dipahami jenderal polisi menolak eksekusi. Dan ironinya semakin menjadi-menjadi karena perlawanan eksekusi itu melibatkan institusi polisi.

Susno, Yusril atau pembela lainya, boleh saja menyampaikan banyak dalih. Namun ketika MA dan MK melalui putusan atau penyataannya, bahwa eksekusi harus dilakukan, sudah semestinya Susno menerimanya.

Tetapi dalam kasus ini masalahnya tidak sekadar pada pribadi atau perlawanan Susno, melainkan pada peran negara sebagai penegak hukum dan penjaga ketertiban. Jika negara menunjukkan kelemahannya dalam mengeksekusi Susno, maka negara ini tidak bisa menjalankan fungsinya, sehingga terancam bubar. Sebab, di luar sana masih bertebaran Susno-Susno yang lain.

Sementara itu, pada kasus kritik Mendagri Gamawan Fauzi kepada Jokowi, sungguh sulit dimengerti. Apa salah Jokowi dengan kegiatan blusukan untuk menyapa rakyat? Apakah blusukan Jokowi itu telah membuat aktivitas pemda macet? Apakah pelayanan pemda kepada rakyat berhenti? Bukankah untuk urusan memimpin rapat-rapat, Jokowi sudah menyerahkan ke Wakil Gubernur Ahok?

Mendagri seharusnya tidak perlu risau atas gaya blusukan Jokowi. Selama tugas-tugas pemda berjalan lancar, apa pun gaya kepemimpinan kepala daerah, tidak perlu dipersoalkan. Pada titik inilah kita melihat betapa naif, kritik Mendagri kepada Jokowi.

Selaku gubernur, Jokowi memang harus diawasi dan dikritik. Tapi kalau kritik itu tertuju pada gaya kepemimpinan, sungguh tidak perlu dilakukan oleh seorang pejabat tinggi. Kecuali Mendagri punya motif politik di balik kritik itu, misalnya bermaksud meredakan popularitas Jokowi. Kalau memang itu tujuannya itu, ya mari kita saksikan permainan politik tanpa martabat ini.

Atau, kritik Mendagri itu ada hubungannya dengan protes sejumlah pegawai pemda DKI Jakarta atas kebijakan lelang jabatan camat dan lurah. Protes itu bisa dimengerti, karena PNS pemda yang selama ini mendapat prevelis menduduki jabatan itu, sebut saja para lulusan STPDN, menjadi tidak jelas masa depannya. Jabatan yang tinggal nunggu giliran, tiba-tiba lenyap begitu saja. Siapa tidak kecewa?

Mendagri bisa merasakan kegalauan itu, karena sebagai PNS pemda yang meniti karier dari bawah hingga jadi sekda, bupati, gubernur dan menteri, Gamawan merasakan betul pentingnya jenjang karir yang konsisten dan jelas. Jika tidak, PNS pemda bisa gagal menjalankan fungsi-fungsi pemda. Masalahnya, benarkah dengan lelang jabatan camat dan lurah, pemda akan kedodoran karena tidak didukung aparat andal?

Kita semua merasa, nyaris tidak ada perubahan pelayanan pemda kepada rakyatnya, sejak Orde Baru hingga 15 tahun masa reformasi. Di mana-mana mental PNS pemda sama: minta dihormati, minta dilayani. Akibatnya banyak pemda yang gagal memenuhi tuntuan masyarakat, padahal pendapatan mereka memakan 65 persen APBD.

Jadi, lebih baik berjudi –jika memang boleh disebut begitu– mencari camat dan lurah kompeten dengan lelang jabatan, daripada urut kacang lulusan STPDN, yang sudah terbukti sekian tahun membuat pemda di mana-mana stagnan.

Perubahan yang sulit dirubah

  Oleh :RIEZKY APRILIA (Kiky)

Memasuki sebuah tempat yang sebenarnya tidak asing bagi kita dengan membawa sebuah idealisme harusnya lebih mudah, hanya setelah dipelajari dan dirasakan membuat kita jadi bertanya-tanya "apakah memang ini watak manusia yang sesungguhnya?".

Diawali dengan sebuah keyakinan bahwa ini adalah sebuah tempat yang pas untuk melakukan sebuah perubahan bagi orang banyak, membantu untuk memberikan sebuah pencerahan bagi khalayak banyak sepertinya sangat sulit. Kami memang sekelompok anak-anak muda yang punya visi dan misi untuk mengembalikan kehidupan sosial bermasyarakat sesuai dengan hakikatnya, hanya makin terasa sulit di saat orang-orang kebanyakan didalamnya merasa mereka adalah representasi dari keinginan khalayak ramai itu. Sebagai seorang ibu dari 2 (dua) orang anak laki-laki yang suatu saat akan menjadi generasi penerus, tidak banyak yang bisa kulakukan kecuali menjadi kebanggaan buat mereka melalui apa yang kukerjakan sekarang.

Harapan sebuah arus perubahan besar dapat terjadi dengan sesuatu yang baru, lingkungan baru dan sebuah komunitas baru, tapi hal itu sangat berat untuk dilakukan karena terlalu banyak orang yang merasa apa yang mereka lakukan adalah hal yang paling di atas yang paling, apa yang mereka lakukan adalah apa yang diinginkan oleh masyarakat banyak... Is this real?? Or Am I Just dreaming? Inikah manusia yang sebenarnya?

Disaat kita mencoba melakukan sebuah pencerahan kepada masyarakat mengenai sebuah idealnya kehidupan dijalani, masuklah kepentingan-kepentingan yang mereka rasa ini adalah yang paling benar, segala sesuatunya terasa janggal dan sia-sia. Kami memasuki dunia ini dengan hati dan niat yang tulus untuk melakukan perubahan itu hanya semuanya "dirasuki" oleh kepentingan-kepentingan duniawi orang-orang yang sebenarnya harus mempertanggungjawabkan apa yang telah mereka mulai. Masyarakat ini tidak salah, mereka hanya ingin perbaikan dalam kehidupan mereka dengan cara yang sebenar-benarnya, tapi alangkah jahatnya mereka memanfaatkan keluguan mereka, memanfaatkan harapan mereka, kenapa mereka tidak berpikiran sebaliknya, apabila mereka adalah masyarakat itu, apakah adil buat mereka?. Mengembalikan segala sesuatunya ke diri kita adalah hal yang paling bijak untuk dilakukan, bagaimana apabila kita yang di posisi itu? bagaimana apabila hal itu terjadi kepada kita?

“Knowing your own darkness is the best method for dealing with the darknesses of other people.” 

― C.G. Jung

Sebuah ekspektasi menjadi sama-sama manusia yang "bodoh" di dalam tempat ini, dengan harapan untuk sama-sama belajar dan berbagi untuk satu tujuan memberikan perubahan yang besar bagi masyarakat adalah  mustahil. Pernyataan itu sangat beralasan, selama masih ada kepentingan pribadi diatas kepentingan kelompok tidak akan pernah terealisasi masyarakat yang maju, cerdas dan berbudaya bahkan jauh dari sejahtera karena terus menerus dibodoh-bodohi. Apabila disadari kalimat ini:

“if there isn’t a them, there can’t be an us.” 

― Jodi Picoult, Nineteen Minutes

mungkin tulisan ini tidak akan panjang, dan bahkan bukan berisi keresahan melainkan pujian. Harus diakui sulitnya melakukan sebuah perubahan di saat semua orang merasa mereka yang paling benar, mereka yang paling tau, mereka yang paling berjasa, padahal yang dibutuhkan generasi penerus bangsa ini adalah sebuah komitmen dan kebersamaan untuk menuju demokrasi yang lebih baik. Apakah semua orang menikmati keadaan seperti ini? alangkah piciknya cara berpikir segelintir orang yang merasa sudah merepresentasi kebanyakan orang, perubahan itu datang dari sendiri, apakah kita sudah berbuat yang terbaik untuk lingkungan terkecil yaitu keluarga kita....? selama untuk lingkungan terkecil pun kita belum mampu untuk melakukan yang terbaik, berarti jangan pernah berani mengklaim kita adalah representasi kebanyakan orang, karena untuk lingkungan terkecil pun kita sudah gagal.

apa yang kucari dari tempat ini bukanlah seperti orang-orang kebanyakan diluar sana, tujuanku hanya satu, menjadi seorang ibu yang dibanggakan oleh kedua anak-anaknya karena bukan jabatan, harta dan kekuasaan kita yang dikenang orang tetapi perbuatan baik kita terhadap sesama yang dikenang orang.

Berbagi dengan hati, bukan dengan tujuan tertentu. Mungkinkah akhir zaman telah dekat karena semakin banyak orang rakus akan semua hal, hingga mereka merasa dirinyalah yang paling dan paling.... Saling menuduh dan menjatuhkan sesuatu yang mereka tidak pernah tau kebenarannya, hanya karena duniawi.

Alhamdulillah Ya Allah... Selalu aku diingatkan melalui tangan-tangan kecil anak-anaku bahwa keberhasilan dalam hidupku adalah membentuk anak-anakku menjadi anak-anak yang mampu mandiri, cerdas dan berbuat baik terhadap sesama tanpa motivasi apapun selain membantu dan ikut merasakan apa yg dirasakan orang lain

Pendidikan Hanya Meninggalkan Air Mata

Ditulis Oleh:
Saiful Haq
Dosen Universitas Paramadina

Judul di atas di ambil dari artikel Sindhunata di majalah Basis edisi Juli-Agustus 2000. Judul ini sangat menarik perhatian kita. Banyak hal yang diwakili oleh air mata kita. Terkadang air mata menetes karena rasa bahagia yang yang tak terkatakan. Sayangnya saat ini bukan air mata seperti yang jatuh saat ini di pipi kita beberapa tahun terakhir ini, yang ada selama ini adalah jenis air mata yang mengucur deras karena penderitaan yang sulit diungkapkan dengan kata-kata. Air mata yang jatuh karena kebanyakan warga negara telah mengorbankan segala sesuatu untuk menyekolahkan anak-anak mereka, dengan harapan akan dapat meningkatkan harkat dan martabat hidup mereka sebagai anak manusia, namun akhirnya justru menyaksikan anak-anak itu menjadi Malin Kundang baru di abad ini. Dan anak-anak itu adalah produk dunia persekolahan kita.

Air mata itu mewakili kesesakan jiwa yang penat menatap arah reformasi yang masih sangat kurang menyentuh bidang hukum dan pendidikan, air mata itu juga mewakili keprihatinan mendalam melihat perilaku elite politik yang kekanak-kanakan dan tidak mencerminkan ada hasil dari proses pendidikan yang mereka nikmati di masa sebelumnya. Bukankah elite politik dewasa ini secara tidak langsung adalah produk dari sistem pendidikan kita yang kita sunat begitu saja menjadi sistem persekolahan selama beberapa dekade terakhir (1959-1998).

Untuk menghibur dan menguatkan hati, baiknya kita berusaha mengingat kata-kata Aristoteles bahwa, “Akar-akar pendidikan itu pahit, tetapi buahnya manis”. Dengan demikian kita diantar untuk menerima kenyataan bahwa kepahitan yang sekarang adalah merupakan suatu keharusan dalam arti tak terhindarkan. Kepahitan yang ada sekarang adalah buah dari “akar-akar pendidikan palsu” yang telah kita taburkan di masa lalu. Pendidikan palsu itu memuja segala sesuatu yang palsu, mulai dari angka statistik palsu, laporan palsu, skripsi palsu, senyum palsu, sistem keuangan palsu, reputasi palsu, perusahaan dan industri palsu, dan sekaligus melibatkan guru-guru palsu, gelar palsu, mata kuliah dan kurikulum palsu, orang tua palsu dan sebagainya. (Sumber: Andreas Harefa, "Menjadi Manusia Pembelajar")

Hasil dari pendidikan palsu tersebut tidak lain adalah manusia-manusia munafik yang kata dan perbuatannya saling berbantahan dengan sendirinya. Terlalu naif melemparkan semua tanggungjawab ke pundak politik elite orde baru, dan sangatlah konyol mengharapkan manusia-manusia orde baru akan dapat bersungguh-sungguh di era pasca orde baru ini. Lebih baik kita mengakui bahwa kita semua bersalah dalam memilih pohon dan pupuk di masa lalu. Setidaknya kita sangat kurang belajar dari sejarah bangsa kita sendiri.

Jika Pendidikan Mengasingkan Kemanusiaan

Pendidikan kita telah lama mengasingkan generasi muda kita dari lingkungan sosialnya, dari hasil quesioner yang disebarkan di Makassar terlihat bahwa 85 % pelajar SMU tidak mengetahui lagi keadaan sosial dimana mereka berdomisili, bahkan pertanyaan-pertanyaan yang paling mudahpun sulit mereka jawab, misalnya nama-nama tetangga mereka, jumlah angka dari tetangga mereka. Suatu keadaan yang jelas sangat memasung nilai-nilai gotong royong warisan nenek moyang kita. Pelajar dan mahasiswa kita hanya disibukkan dengan jadwal kuliah yang padat, serta pekerjaan rumah yang padat pula, setelah lulus usia mereka sudah terlambat untuk memulai bagaimana hidup dengan berkarya dari hasil pemikiran dan keringat sendiri, satu-satunya jalan adalah segera mencari pekerjaan dengan upah berapapun dan dimanapun.

Sungguh menyedihkan memang, mereka harus menjadi pelayan-pelayan Industri dimana konstribusi sosial sangat tidak diperhitungkan.

PENGASINGAN (estrangement/alienasi) bukan hanya berarti bahwa manusia tidak mengalami dirinya sebagai pelaku ketika sedang bekerja, tetapi juga berarti bahwa dunia (alam, benda dan manusia sendiri) tetap asing bagi manusia. Kematian dan kekosongan diungkapkan dalam Kitab Perjanjian Lama “Mata mereka tidak melihat, telinga yang mereka miliki tidak mendengar”. Semakin manusia memindahkan dirinya dan mengabdi pada Sistem Pendidikan yang ada sekarang, semakin dia tidak bisa menjadi dirinya, dan semakin sedikit bagian dari dirinya yang asli dapat diperolehnya.

Demikianlah Pendidikan Nasional kita tidak lagi mampu mencetak kader-kader bangsa sehebat Soekarno, Hatta, Syahrir dll., belum apa-apa mereka telah dijerat dengan berbagai embel-embel negatif, Makar, Komunis, Anarkis dsb. Jangan heran bila Universitas sekarang hanya menghasilkan kelompok militan muda yang suka berperang antar fakultas, suka mabuk-mabukan, suka memalsukan tanda tangan, Inilah GENERASI YANG HILANG, inilah keterasingan. Mereka dilanda kegelisahan yang sangat dari mana, dimana dan mau kemana mereka kelak, Kemanusiaan mereka telah mati sebab mereka hanya melihat kemiskinan di bawahnya dan melihat Korupsi dan kemunafikan di atasnya, mereka memilih untuk mencipta dunia maya mereka sendiri dan pada akhirnya menyerah dan ikut menjadi penindas baru.

Maka sangat tidak mengherankan jika upaya pembaharuan sistem di Indonesia juga terus berputar-putar pada masalah yang itu-itu juga. Yang terjadi bukanlah Inovasi melainkan Involusi dan tambal sulam. Sehingga yang ada sekarang bukan lagi sistem Pendidikan Nasional melainkan Sistem Penjinakan Nasional, diamana kaum muda di ajar untuk tidak menggunakan suaranya terlalu tinggi, untuk tidak berjalan terlalu cepat dan tidak menggunakan tubuhnya untuk kepentingan sendiri.

Seharusnya ke depan kita harus melakukan penerobosan-penerobosan terhadap batas sistem yang telah mapan dan baku, jika perlu menggantinya dengan yang baru sama sekali bila memang ternyata sistem lama yang sudah mapan tersebut hanyalah mengulang-ulang yang telah ada dalam cara yang nampaknya saja lebih baru dan lebih canggih, padahal tidak memberikan perubahan yang berarti.

Menembus kemacetan sistem seperti itu memang membutuh suatu evolusi jika perlu revolusi sikap dan pemikiran.

Anakmu bukanlah anakmu
Dia adalah anak kehidupan
Kau hanyalah busur yang melahirkan mereka
Dan mereka adalah anak panah
Yang akan melesat menuju arahnya sendiri.
(Kahlil Gibran)

Masalah genting pertelevisian

SBY mengeluh, betapa dirinya sering dizalimi media, baik sebagai presiden maupun sebagai pemilik Partai Demokrat. Di mata SBY, media tidak fair dalam menilai kinerja pemerintahan yang dipimpinnya; demikian juga dalam menilai penampilan partai yang dikomandoinya. SBY merasa tidak beruntung karena tidak punya media.
Pada kesempatan lain, Wiranto tampak sumringah menyambut kedatangan Hary Tanoesoedibjo. Bergabungnya Hary Tanoe ke Partai Hanura membuat Wiranto dkk bangkit kepercayaan dirinya menghadapi Pemilu 2014. Padahal sebelumnya, mereka sudah ketir-ketir atas prediksi beberapa lembaga survei: Hanura akan jadi korban pertama ambang batas 3,5% bersama PKB.
Bukan massa atau jaringan organisasi jebolan Nasdem yang membuat Wiranto dkk bergembira; juga bukan uang yang dibawa Hary Tanoe. Tetapi komitmen melakukan serangan udara untuk meningkatkan kemampuan Hanura dalam meraih suara. Yang dimaksud serangan udara tidak lain adalah pemanfaatan media yang dimiliki Hary Tanoe untuk mengampanyekan Wiranto dan Hanura.
Inilah kontras yang terjadi pada waktu hampir bersamaan. Dua pensiunan jenderal, dua pimpinan partai politik, dalam dua situasi yang berbeda: SBY merasa telah dirugikan oleh media, Wiranto merasa akan diuntungkan oleh media; SBY menyesal tidak memiliki media, Wiranto dapat berkah tiba-tiba "memiliki" media.
Soal media ini, sebetulnya SBY tidak pernah berterus terang. Sesungguhnya yang dia keluhkan bukanlah media secara umum, melainkan televisi, tepatnya kepemilikan stasiun televisi. Sebab, kalau dia menyesal tidak memiliki media secara umum, sebenarnya tidak tepat. Dia memiliki www.presidensby.info yang terkelola baik; Partai Demokrat juga memiliki koran Jurnal Nasional yang terbit setiap hari.
Radio memang SBY tidak punya. Tetapi dari sisi pengaruh publik, yang paling disesalinya tentu saja karena tidak memiliki stasiun televisi. Ini bisa dimengerti, karena orang awam pun merasakan bahwa MetroTV dan TvOne lebih sering mengkritik dan menyerang SBY dan Partai Demokrat jika dibandingkan dengan media lain.
Awam pun paham, karena kedua televisi itu adalah milik Surya Paloh dan Aburizal Bakrie, yang tidak lain adalah lawan-lawan politik SBY. Tentu saja siaran Metro TV dan TvOne tak hanya mempromosikan Surya Paloh dan Aburizal Bakrie, tetapi juga mengampanyekan Partai Nasdem dan Partai Golkar. Inilah yang disesali SBY.
Sebentar lagi penyesalan SBY bisa bertambah dalam, setelah Wiranto dan Hanura menjadi digdaya melalui serangan udara yang dilancarkan Hary Tanoe. Ya, karena mereka akan memanfaatkan MNC Grup milik Hary Tanoe untuk berkampanye. Kekuatannya bisa dahsyat karena MNC Grup memiliki lebih banyak stasiun televisi: RCTI, Global TV, MNC TV, dan Indovision network.
Tetapi, jangan dulu terbawa kegalauan SBY. Jangan-jangan dia lebay saja: minta dikasihani karena telah dan akan dizalimi para pemilik televisi. Sebab, kalau kita lacak ke belakang, SBY sesungguhnya juga leluasa memanfaatkan televisi untuk berkampanye. Dia memang tidak memiliki sendiri stasiun televisi, tetapi pengaruhnya cukup membuat pemilik Trnas TV dan Trans7 untuk menyiarkan apapun yang dikehendakinya.
Nah, jika siaran televisi sudah dikapling-kapling seperti itu, lalu apa artinya frekuensi milik negara, apa makna frekuensi digunakan untuk kepentingan publik. Tidak cukuplah kalau hanya menyalahkan pemilik televisi, jika para pembuat dan pelaksana kebijakan diam saja, pura-pura tidak tahu ada masalah besar dalam dunia pertelevisian kita.

Kemerdekaan: Sebuah Obituari

07 September 2011

Oleh: Saiful Haq

Tentu tidak lazim ditengah kegembiraan memperingati kemerdekaan suatu bangsa, seseorang lalu menuliskan sebuah obituari, sebuah kata yang harusnya diperuntukkan untuk memperingati kematian. Saya juga tidak sedang berusaha mengatakan bahwa kemerdekaan sudah mati, lalu kita semua wajib berduka atas kematian itu. Lalu mengapa obituari?

Ketika Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) bersidang tanggal 15 Juli 1945, perdebatan sengit terjadi antara Soekarno yang didukung Supomo, dengan kubu Hatta yang didukung Muhammad Yamin. Topik perdebatannya tentang perlu tidaknya klausul mengenai hak menyatakan pikiran dan pendapat, hak berkumpul dan hak berserikat dimasukkan ke dalam Undang-undang Dasar. Soekarno menolak dengan argumen “kita rancangkan UUD dengan kedaulatan rakyat, bukan kedaulatan individu.” Soekarno berpendirian, bahwa kebebasan-kebebasan itu tidak dapat mengisi perut orang yang lapar, yang dibutuhkan adalah keadilan sosial. Meski Hatta menolak liberalisme, namun Hatta juga menolak kekuasaan absolut negara pada saat yang sama. Hatta berpendirian “Janganlah kita memberikan kekuasaan yang tidak terbatas kepada negara.” Ujung perdebatan itu dimenangkan Hatta, klausul tersebut masuk ke dalam UUD 1945, bahkan sebelum Piagam Deklarasi Hak Asasi Manusia PBB diluncurkan. Jaminan atas hak asasi inilah yang memberi ruh pada proklamasi 17 Agustus 1945, merdeka sebagai bangsa-merdeka sebagai rakyat. Kemerdekaan Indonesia adalah sebuah kelahiran, bukan kematian. Namun, jiwa merdeka yang merupakan cita rasa keadilan, tempat persemayaman cinta dan pijak pancang pondasi harga diri, itulah yang hampir mati. Untuk itu obituari ini saya tulis.

Kemerdekaan hari ini

Awal Agustus 2011, kota Jayapura dan Manokwari dibanjiri ribuan rakyat, mereka menuntut referendum. Tidak tanggung-tanggung, opsinya meminta merdeka, lepas dari Negara Kesatuan Republik Indonesia.  Pada minggu yang sama dua gereja dibakar di Riau, rumah ibadah menjadi pelampiasan amarah sosial. Pada minggu yang sama, warga Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, mengancam akan mengibarkan bendera Malaysia, karena perhatian yang minim dari pemerintah. Pada bulan yang sama, kita harus bergembira, karena Republik memasuki usia ke-66 tahun.

Kejadian ini seakan merupakan kado kesedihan, lebih menyerupai karangan bunga duka ketimbang menjadi kalo ulang tahun yang menggembirakan. Kita terlalu sering berkoar-koar tentang kemerdekaan, seakan kemerdekaan adalah sebuah perhelatan kemenangan tiada akhir, seakan kejayaan suatu bangsa ditentukan oleh gegap gempitanya sebuah seremoni kemerdekaan. Kita seakan lupa, bahwa proyek kebangsaan belum berakhir, revolusi belum selesai kata Soekarno. Indonesia sebagai sebuah state sudah selesai, namun sebagai sebuah nation, kita masih banyak pekerjaan rumah. Kejadian di Papua, Riau dan Kalimantan Barat adalah sebuah ujian sejarah, kita tidak boleh menjadi bangsa yang bebal, Negara tidak bisa menjadi absolut dan anti kritik, negara harus bisa menerima koreksi bahkan melakukan koreksi atas dirinya. Karena sesungguhnya, meminjam Horkheimer, negara yang kehilangan kritik terhadap dirinya bakal membunuh dirinya sendiri.

Sebuah Ziarah Nasionalisme

Diawal tulisan, saya menghadirkan suasana sidang BPUPKI, perdebatan antara Soekarno dengan Hatta tentang kebebasan dan hak asasi manusia. Tampaknya hari ini, perdebatan itu seolah menjadi piagam tanpa wujud, termaktub dalam konstutisi namun miskin implementasi. Rombongan ibu-ibu setiap Kamis, berbaris tertib di depan Istana Merdeka, tanpa lelah mempertanyakan nasib anak, suami dan keluarga mereka. Kaum muda Papua marah, karena tanah mereka dijarah, sementara mereka hidup terbelakang. Otonomi khusus hanya membagikan sebagian hasil kekayaan itu ke elit lokal, tanpa berujung pada kesejahteraan yang merata. Rakyat di perbatasan Kalimantan Barat marah, karena mereka melihat kemegahan di negeri sebelah, sementara mereka berkubang lumpur di negeri sendiri. Namun suara-suara itu seakan menabrak tembok tebal birokrasi. Para pengayom negeri seakan tidak peka dengan masalah ini, seakan semua bisa diselesaikan diujung bedil.

Zaman telah berubah, nasionalisme menjadi mantra yang mengandung dilema, terutama untuk Negara sebesar Indonesia. Meminjam Tom Nairn, nasionalisme bisa menjelma menjadi sebuah neurosis atau penyakit sejarah modern yang tak terobati, jika tidak dirawat dengan baik. Indonesia adalah negara yang terdiri dari sub-sub nasionalisme, yang setiap saat bisa membuncah tak terbendung. Maka dari itu, para pendiri bangsa perlu merepotkan diri, mempertegas prinsip Bhineka Tunggal Ika untuk membangun sebuah karakter kebangsaan yang utuh. Seharusnya para elit negeri berbesar hati untuk menyingkirkan segala kepentingan individu dan golongan, demi kepentingan bangsa dan negara. Jika tidak, maka tulisan ini, benar-benar akan menjadi obituari untuk Hari Kemerdekaan RI yang ke -66.

Saya tidak sedang mengatakan bahwa kemerdekaan telah mati, obituari ini adalah sebuah ziarah, mengenang cita-cita republik Indonesia. Menziarahi kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan menziarahi para pendiri bangsa. Mungkin benar kata Tan Malaka "Ingatlah! Bahwa dari dalam kubur, suara saya akan lebih keras daripada dari atas bumi." Kini suara itu semakin kuat, mengajak kita kembali, melakukan restorasi Indonesia. Atau, tahun ini, 17 Agustus 2011, kita hanya duduk bersantai, berziarah ke masa depan kita yang temaram dan berantakan, dimana kemerdekaan kita makamkan dengan khidmat.