Penyelenggara Pemilu Tak Kompeten Picu Konflik Pilkada

vJAKARTA - Hasil pemilihan kepala daerah (Pilkada) acapkali memicu terjadinya konflik horisontal, terutama di daerah-daerah rawan konflik, seperti di Kota Palopo, Sulawesi Selatan.

Minggu kemarin Kota Palopo tiba-tiba mencekam kala masyarakat beringas dan membakar kantor-kantor milik pemerintah. Hal ini dilatarbelakangi kekecewaan hasil pilkada dari kelompok tertentu, yang merasa kesal, pasangannya tidak menang.

Pengamat politik AS. Hikam menganalisa ada beberapa faktor yang membuat hasil pilkada di daerah menjadi pemicu terjadinya konflik.

Berikut petikan wawancara Okezone dengan mantan Menteri Riset dan Teknologi tersebut, guna membahas faktor pemicu konflik yang kerap dilatarbelakangi hasil Pilkada.

Bagaimana Anda melihat kerusuhan yang dipicu hasil Pilkada, seperti di Palopo, beberapa waktu lalu?

Saya melihat banyaknya kerusuhan yang terkait dengan pilkada dilihat dari beberapa segi. Pertama, respons publik dari sistem yang ada di KPUD dan Panwasda masih di bawah standar atau tidak kompeten. Sehingga, publik mudah terpancing provokasi dengan hasil yang seolah tidak adil dan memihak.

Apakah memang ada kelompok yang memancing kerusuhan?

Untuk kerusuhan yang dilakukan oleh masyarakat. Kita tidak bisa melihat hanya dari masyarakat, tapi ada komponen yang sudah siap melakukan hal-hal itu.

Pasti ada kelompok-kelompok lain yang sudah menyiapkan adanya kerusahan, karena mereka memiliki kepentingan tertentu.

Apa semua hasil Pilkada selalu memicu terjadinya konflik?

Saya kira dalam masyarakat ada harapan tertentu, misalnya kelompok tertentu sudah mengharapkan A jadi gubernur, tapi pada kenyataanya kalah, maka ada aksi spontan dan dengan dibenturkan oleh dimensi tertentu, akhirnya membuat kekacauan yang serius.

Tentu ini bisa dimanfaatkan kelompok atau dikompori kecuali ada aparat penegak hukum bisa mengisolir kelompok-kelompok itu sejak awal.

Bagaimana, saran Anda untuk mengatasi konflik masyarakat yang dipicu hasil pilkada?

Saat ini, sejauh mana aparat keamanan atau petugas yang dibentuk oleh penyelenggara pemilu bisa mengantisipasi dan mencegah atau menghentikan kerusuhan itu bila sudah terjadi. Kebanyakan yang terjadi, pengaruh aparat terlihat, kalau kerusuhan sudah besar.

Ini mengapa pentingnya intelijen Kepolisian, agar dapat mengantisipasi gejolak-gejolak yang timbul di masyarakat. Kemudian, untuk Kepolisian harus membuat pemetaan penanganan konflik di setiap daerah, karena setiap wilayah berbeda cara mengantisipasinya.