"SBY Harus Turun, Kami Sudah Siapkan Pemerintahan Transisi"

JAKARTA - Upaya menggulingkan rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY)-Boediono kembali mengemuka. Kali ini, giliran Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) yang akan menggelar demonstrasi besar-besaran pada Senin, 25 Maret mendatang.

Penggulingan rezim SBY-Boediono, dilatarbelakangi rusaknya sistem ketatanegaraan yang membuat Indonesia dinilai dalam kondisi darurat. Bila hal ini dibiarkan, MKRI memprediksi Indonesia akan hancur.

Okezone berhasil melakukan wawancara khusus dengan Ketua Presidium MKRI, Ratna Sarmpaet, terkait rencana penggulingan tersebut.

Benarkah, MKRI akan melakukan aksi penggulingan rezim SBY-Boediono?

Benar, tapi sebenarnya bukan penggulingan, melainkan aksi damai yang meminta agar Presiden SBY turun dari jabatannya. Kami akan menggelar aksi pada Senin, 25 Maret 2013, yang terpusat di depan Istana Negara, sambil mengampanyekan pemerintahan transisi.

Apa yang melatarbelakangi aksi damai menurunkan Pemerintahan SBY?

Sebenarnya, 80 persen yang merusak moral dan membuat bangsa ini tidak jujur, ya karena kerusakan sistem ketatanegaraan yang dilakukan Pemerintahan SBY. Ini harus diperbaiki.

Seperti apa definisi kerusakan sistem ketatanegaraan yang Anda maksud?

Kami melihat, lembaga dan aturan serta Undang-undang (UU) sudah dirusak semua. Ratusan UU yang diciptakan Pemerintahan SBY sedemikian rupa hanya berkiblat pada asing, dan menghianati UUD 1945 serta rakyat.

Kemudian, sistem pemilihan umum (pemilu) yang masih bermasalah hingga kini. Makanya, kami ingin SBY segera mundur. Bagaimana bisa mendapatkan presiden yang baik di 2014 nanti? Jika, penyelenggara pemilunya adalah pemerintahan yang bermasalah.

Soal Kampanye Pemerintahan Transisi, bagaimana penerapannya?

Rakyat Indonesia tidak boleh masa bodoh dengan politik uang dan kerusakan sistem yang sekarang ini terjadi. Caranya dengan merevolusi sistem, melalui pemerintahan transisi.

Konsep pemerintahan transisi, nantinya semua kebijakan akan ditentukan oleh rakyat. Kami sudah membuat kriteria pemerintahan dalam status quo, yang pasti orang bersih dan berintegritas. Jadi, tetap ada yang memerintah, seperti dari beberapa tokoh nasional dan bisa jadi tetap memakai orang-orang di Kabinet SBY.

Pemerintahan transisi akan memastikan pangan, ekonomi, politik dan keamanan terjamin, serta kondusif. MKRI tugasnya hanya mengawal, agar pemerintahan tersebut tidak melenceng.

Apakah sudah ada orang-orang yang disiapkan dalam Pemerintahan Transisi?

Tentu saja sudah ada. Sebanyak tiga sampai lima orang yang menguasai ekonomi, perundangan, keamanan dan politik, akan mengoordinasi bidangnya masing-masing. Tapi, tentu tidak elok kalau dibicarakan saat ini.

Apa yang terjadi, jika Pemerintah SBY tak mau turun?

Indonesia tidak punya pilihan, karena sistemnya sudah hancur. Solusinya, harus segera mengubah sistem. Jika SBY tidak mau turun, maka 2014 hanya akan menjadi persekongkolan SBY saja. Sebenarnya dia sudah membuat manuver yang memprihatinkan. Bagaimana kami bisa mendapat pemimpin yang baik, kalau belum-belum sudah ada deal-deal politik.

Artinya proses pemilu akan berjalan sia-sia. Indonesia harus malu hanya bisa menonton, jadi sekarang saatnya harus melakukan sesuatu. Bicara konstitusi, bicara ke rakyat, bukan kekuasaan. Kalau SBY merusak UU itu lebih inkonstitusional.

Kalau SBY menurunkan kekuatan Militer dan Kepolisian untuk menghalau aksi Anda bagaimana?

Ya, jangan dong. Dia harus kasih ruang kepada kami dan SBY harus sadar, kalau Indonesia sudah masuk era globalisasi, jadi untuk mengancam rakyat dengan senjata sudah tidak laku dan dunia akan menyaksikan jika apa yang dilakukan SBY sudah mencoreng dirinya sendiri serta Indonesia di mata dunia.

Jangan melihat kami seperti musuh. Kami minta dia turun, bukan untuk memakai kursi kekuasaannya, tapi merevolusi sistem yang baik. Kalau berani jangan main hadang, tapi panggil Ratna Sarumpaet, harusnya dia mengerti kenapa ada tuntutan harus turun.

Bagaimana, jika SBY tidak menggubris tuntutan Anda?

Apapun yang kami niatkan untuk kebaikan republik ini, tidak ada untuk menyiapkan seorang calon presiden. Kami ingin memperbaiki sistem untuk mendapatkan pemimpin yang baik.

Kalau ada Pemerintah Transisi, tentu sistem pemilu akan diubah, tetapi bukan berarti membubarkan sepuluh partai yang sudah menjadi peserta Pemilu 2014. Kami hanya mengubah sistem agar lebih bersih. Sehingga, mereka tetap berturung, tapi dengan sistem yang bersih.