JAKARTA- Rangkap jabatan yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dan sebagai Presiden Republik Indonesia, dinilai melanggar etika politik.
Direktur Eksekutif Lingkar Madani Indonesia (Lima) Ray Rangkuti, sangat menyesalkan sikap yang diambil SBY tersebut. "Apapun alasanya, sikap tersebut telah melanggar etika politik, mengingat beliau seorang presiden, dan bukan hanya sebagai seorang kepala Pemerintahan tetapi juga sekaligus seorang Kepala Negara," ujar Ray di Jakarta Selatan, Rabu (3/4/2013).
Menurut Ray, seorang kepala negara sudah semestinya mendahulukan kepentingan rakyat, serta tidak terlalu turut campur terhadap partai politik. "Sebagai seorang Kepala Negara, Presiden mestinya di atas semua organisasi politik, organisasi sosial dan organisasi masyarakat, serta mendahulukan kewajibannya sebagai pejabat negara dalam melaksanakan tugas-tugas,"katanya.
Terkait hal itu, Ray meminta kepada DPR untuk menyikapi rangkap jabatan seperti yang diambil oleh SBY. “Sudah seharusnya ada undang-undang yang mengatur dalam mengatasi hal ini, sehingga tidak akan ada lagi seorang pejabat negara yang merangkap jabatan,” katanya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar